Fungsi Pemerintah Dalam Aktivitas Ekonomi -Dilihat dari sektor ekonomi publik, pemerintah memiliki tiga fungsi penting dalam perekonomian, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.
Fungsi pemerintah dalam ekonomi sektor publik berkaitan erat dengan pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan kebijakan publik.
Kebijakan publik diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui penyediaan barang-barang publik dan barang-barang konsumsi lain.
1. Fungsi Alokasi
Fungsi Alokasi (Allocation Branch) yaitu fungsi pemerintah untuk menyediakan pemenuhan untuk kebutuhan Publik (public needs). Tidak semua barang dan jasa yang ada dapat disediakan oleh sektor swasta.
Barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh sistem pasar ini disebut barang publik, yaitu barang yang tidak dapat disediakan melalui transaksi antara penjual dan pembeli.
Adanya barang yang tidak dapat disediakan melalui sistem pasar ini disebabkan karena adanya kegagalan sistem pasar.
Sistem pasar tidak dapat menyediakan barang/jasa tertentu oleh karena manfaat dari adanya barang tersebut yang tidak hanya dirasakan secara pribadi akan tetapi juga akan dinikmati oleh orang lain.
Misalnya, jalan raya, jembatan, penyediaan fasilitas penerangan, telepon umum, dll. Jalan raya tidak dapat diterapkan prinsip pengecualian secara teknis maupun secara ekonomis.
Secara teknis setiap orang membutuhkan jalan sehingga kalau pun ada seseorang pemakai jalan maka tidak mungkin orang lain dilarang untuk menikmati atau memanfaatkan jalan tersebut.
Jadi barang publik murni merupakan barang yang baik secara teknis maupun secara ekonomis tidak dapat diterapkan prinsip pengeculian atas barang tersebut.
Jadi dalam fungsi alokasi ini, peran pemerintah adalah untuk mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien.
Berkaitan dengan peran ini, maka yang perlu diperhatikan adalah berapa besar harus menyediakan barang-barang publik seperti jalan dan berapa dana yang harus dialokasikan untuk membangun sebuah jalan.
2. Fungsi Distribusi
Fungsi Distribusi (Distribution Branch) yaitu fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat dengan tujuan mengecilkan ketimpangan kesejahteraan antar masyarakat.
Secara sederhana, fungsi distribusi ini merupakan fungsi menyeimbangkan, menyesuaikan pembagian pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.
Misalnya, adanya barang – barang yang sudah dikenakan subsidi seperti bahan bakar minyak agar semua golongan dapat menikmatinya (dalam hal ini masyarakat yang kurang mampu) sehingga mengecilkan ketimpangan dalam pemenuhan kebutuhan artinya bukan masyarakat yang kaya saja yang bisa menikmatinya.
Contoh lain, bantuan pendidikan seperti bidikmisi, beasiswa, dll.
3. Fungsi Stabilisasi
Fungsi Stabilisasi (Stabilizaton Branch) yaitu fungsi menyangkut usaha untuk mempertahankan kestabilan dan kebijaksanaan- kebijaksanaan yang ada.
Perekonomian yang sepenuhnya diserahkan kepada swasta akan berpengaruh terhadap keadaan yang akan menimbulkan penggangguran dan inflasi. Inflasi dan deflasi merupakan hal yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi.
Pemerintah berperan untuk menciptakan keadaan yang aman dan nyaman dalam kehidupan bernegara demi terciptanya kondisi masyarakat yang sejahtera.
Pemerintah lebih berperan sebagai stabilitator untuk menjaga agar perekonomian berjalan normal yaitu dengan cara menjaga agar permasalahan yang terjadi pada satu sektor perekonomian tidak merembet ke sektor lain.
Selain itu peran pemerintah untuk menjaga agar perekonomian terhindar dari inflasi dan kepastian hukum terjaga.
Misalnya, harga minyak goreng yang melambung tinggi disebabkan karena kelangkaan kelapa sawit akibat dari ekspor yang dilakukan secara besar-besaran. Jadi pemerintah perlu mengambil kebijakan melalui operasi pasar untuk mengatasi masalah tersebut.
Contoh lain yaitu perbedaan harga bbm di jawa dengan di papua yang sangat signifikan.
Jadi pemerintah harus mengambil kebijakan yaitu membangun sarana dan prasarana ke papua untuk memudahkan akses sehingga harga bbm tetap sama di setiap wilayah indonesia.
Refrensi:
https://ervinnorvaidah.wordpress.com/ekonomi-publik/fungsi-pemerintah-dalam-ekonomi-publik/