SKB Analis Kebijakan

iskursus publik kembali menaruh perhatian terhadap rencana Pemerintah Pusat untuk memindahkan Ibu Kota menuju Pulau Kalimantan. Provinsi Kalimantan Timur telah dipilih sebagai lokasi Ibu Kota baru. Silang pendapat terkait rencana pemindahan Ibu Kota tidak terhindarkan. Sebagian memberikan pendapat terkait urgensi dan signifikansi pemindahan Ibu Kota, pada sisi lain muncul kritik dan pesimisme terhadap rencana tersebut. Kebijakan pemerintah dalam memindahkan Ibu Kota menuju Kalimantan membutuhkan legitimasi publik yang kuat. Argumentasi pentingnya memindahkan Ibu Kota diwakili oleh beberapa pendapat utama. Pertama, terkait dengan permasalahan kronis yang dihadapi Jakarta yang meliputi ekologi, ekonomi, dan sosial. Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta akan mengurangi beban yang ditanggungnya. edua, aspek ekonomi yang menekankan pentingnya pemerataan ekonomi antarwilayah. Dengan dipindahkannya Ibu Kota diharapkan mampu menciptakan peluang-peluang baru dalam melakukan akselerasi pembangunan ekonomi di luar Jawa. Dengan memindahkan Ibu Kota di luar Pulau Jawa diharapkan mampu mengakselerasi pemerataan pembangunan. Menumbuhkan pusat-pusat industri baru dil uar Jawa akan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah serta nasional sekaligus. Di samping itu, dipilihnya Provinsi Kalimantan Timur adalah bagian dari menjalankan paradigma pembangunan menuju negara maritim. Potensi 2/3 wilayah laut akan bisa lebih dioptimalkan dengan pemindahan Ibu Kota di Kalimantan Timur yang dilalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 2. Wilayah Kalimantan Timur juga berada tepat di tengah-tengah wilayah Republik Indonesia yang dirasa sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan dari pemaparan tersebut termasuk dalam proses kebijakan:

Yang termasuk informasi dalam proses perumusan kebijakan adalah...

Kebijakan yang dibuat untuk mengatur perilaku orang atau masyarakat disebut juga dengan jenis kebijakan...

Dalam menghasilkan informasi dan argumen-argumen dalam suatu kebijakan diperlukan pendekatan analisis kebijakan, yakni...

Butir kegiatan JFT Analis Kebijakan yang termasuk ke dalam sub unsur komunikasi, koordinasi advokasi, konsutasi dan negoisasi kebijakan adalah ....

Kegiatan jabatan fungsional Analis Kebijakan di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam unsur penunjang adalah ....

Berikut ini merupakan bentuk-bentuk publikasi hasil kajian kebijakan, kecuali ....

Pendekatan yang bersifat deskriptif yang ditekankan pada penjelasan berbagai sebab dan akibat dari suatu kebijakan publik adalah pengertian dari pendekatan...

Kemacetan di Ibukota DKI Jakarta tidak dapat dihindari, terutama pada titik-titik persimpangan baik di jalan-jlaan protokol hingga di jalan lingkungan. Semakin hari, kemacetan di Jakarta semakin parah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta untuk mengatasi maslaah ini. Mulai dari diberlakukannya program three in one, pembangungan jalan layang. Namun, hasil ini diharpakan tidak dapat terlaksana. Pemerintah memang yang bertanggung jawab atas kondisi yang rumit seperti ini. Untuk itu, sebagai solusi dari masalah kemacetak yang semakin menjadi terebut, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan slaha satu solusi yaitu dengan menyediakan sarana transportasi umum yang lebih efisien baik secara waktu maupun biaya. Sarana transfortasi umum yang dibuat oleh pemerintah adalah penyediaan Bus Trans Jakarta atau Busway. Berdasarkan dari pemaparan tersebut termasuk dalam proses kebijakan:

Menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan atau pengentasan masalah merupakan bentuk .... dalam analisis kebijakan.

Melakukan suatu analisis bagaimana menjelaskan kebijakan dan perkembangannya dari kebijakan yang telah ditetapkan merupakan pengertian dari ....

Berdasarkan urutan, yang manakah termasuk dalam aspek kerangka kerja kebijakan...

Yang dimaksud dengan analisis kebijakan adalah ....

Pengertian yang paling tepat terkait analisis SWOT adalah ....

Jabatan fungsional Analis Kebijakan dan angka kreditnya diatur melalui Permenpan nomor ....

Yang termasuk dalam 3 elemen terpenting dalam hubungan kebijakan publik adalah...

Perkembangan kasus harian Covid-19 terus mengalami peningkatan, banyak warga yang tepapar dan menyebabkan pasien rawat jalan dan rawat inap di sejumlah pusat kesehatan mengalami peningkatan. Untuk menekan peningkatan laju kasus harian Covid-19, pemerintah melakukan beberapa kebijakan yang harus diterapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, salah satunya yakni kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dengan menerapkan kebijakan tersebut tentunya adanya dampak positif dan negatif yang dirasakan oleh masyarakat. Kebijakan yang dilakukan pemerintah termasuk dalam jenis kebijakan....

Kompetensi politis seorang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan meliputi standar-standar berikut, kecuali ....

PNS yang menduduki jabatan fungsional Analis Kebijakan harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan, yang meliputi kemampuan analisis dan kemampuan ....

Kebijakan yang mengatur tata kelola dan pelayanan barang-barang publik seperti kebijakan fasilitas umum termasuk dalam jenis kebijakan...